NEWSSTAND. ID– Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto menuntaskan berbagai agenda pembenahan nasional yang saat ini sedang dijalankan pemerintah.
Menurut Adhyaksa, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan akumulasi persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melewati berbagai periode pemerintahan.
Persoalan tersebut mencakup tata kelola sumber daya alam, birokrasi, ketergantungan terhadap pihak luar dalam rantai perdagangan komoditas strategis, meningkatnya beban fiskal negara, lemahnya pengawasan, hingga praktik korupsi yang mengakar.
“Karena itu, kita harus bersikap adil dan objektif. Presiden Prabowo tidak mewarisi kondisi yang sempurna. Beliau mewarisi berbagai persoalan yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun.
Tidak tepat apabila seluruh beban persoalan bangsa hari ini langsung diarahkan kepada pemerintahan yang baru berjalan,” kata Adhyaksa dalam keterangannya.
Ia menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian politik dalam melakukan pembenahan tata kelola negara, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Saya melihat Presiden Prabowo menunjukkan sikap yang tegas. Tidak ada kompromi terhadap korupsi. Bahkan ketika dugaan pelanggaran muncul di lingkungan yang dekat dengan kekuasaan, proses penegakan hukum tetap harus berjalan. Ini menunjukkan bahwa kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun pertemanan,” ujarnya.
Adhyaksa menyoroti penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis sebagai salah satu langkah strategis pemerintah. Regulasi tersebut menjadi dasar penerapan sistem ekspor satu pintu melalui BUMN Ekspor.
Kebijakan itu diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Ekspor Batu Bara, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang Ekspor Kelapa Sawit dan Turunannya, serta Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang Ekspor Paduan Besi.
Menurut Adhyaksa, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan tata kelola perdagangan komoditas strategis yang lebih tertib, transparan, dan memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi negara.
“Ini adalah langkah yang sangat berani. Selama puluhan tahun Indonesia sering menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar dinikmati pihak lain.
Presiden Prabowo sedang berusaha memperkuat posisi negara agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada rakyat Indonesia,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut sektor nikel, tetapi juga batu bara, kelapa sawit, dan berbagai komoditas strategis lainnya yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional.
Adhyaksa menilai langkah pemerintah tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor perkebunan dan komoditas strategis nasional.
Menurutnya, berbagai langkah penertiban dan pembenahan yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kebocoran ekonomi dan meningkatkan manfaat kekayaan nasional bagi negara.
“Ketika negara mulai menata sektor-sektor strategis seperti sawit, pertambangan, dan perdagangan komoditas, tentu akan ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman.
Namun perubahan besar memang membutuhkan keberanian besar. Presiden Prabowo sedang membangun fondasi kedaulatan ekonomi yang manfaatnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi akan dirasakan Indonesia dalam jangka panjang,” ujarnya.
Adhyaksa juga mendukung keberlanjutan program hilirisasi yang diperkuat pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah.
“Kita harus memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk bekerja. Pekerjaan besar ini tidak bisa diselesaikan dalam hitungan bulan.
Yang sedang dilakukan hari ini adalah membangun fondasi baru bagi Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berdaulat secara ekonomi,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional serta memberikan dukungan konstruktif terhadap setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat kepentingan negara.
“Kritik tentu penting dalam demokrasi. Tetapi kritik yang baik adalah kritik yang berbasis data, fakta, dan solusi.
Mari kita sama-sama mengawal pemerintahan ini agar cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat dapat terwujud,” ujar Adhyaksa.
Adhyaksa Dault merupakan tokoh nasional yang aktif dalam bidang kepemudaan, pendidikan, hukum, lingkungan hidup, dan kebangsaan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode 2004–2009.
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti tersebut melanjutkan pendidikan magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia serta meraih gelar doktor di bidang Teknik Kelautan.
Selain pernah memimpin KNPI dan Majelis Pemuda Indonesia, Adhyaksa juga dikenal aktif sebagai akademisi dan penggerak berbagai program kebangsaan serta lingkungan hidup.(jos)
