SURABAYA – Insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa usai mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Surabaya. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, H. Budi Leksono, meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengawasan dan evaluasi lebih intens terhadap proses distribusi hingga kualitas makanan program nasional tersebut.
Menurut Budi Leksono, keterlibatan aktif Pemkot Surabaya sangat diperlukan agar program prioritas Pemerintah Pusat tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan persoalan di lapangan, terlebih Surabaya menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak.
“Terkait pengawasan, sebenarnya menu makanan sudah sesuai kriteria sehat. Lokasi SPPG yang mengelola makanan juga higienis dan memenuhi standar kebersihan. Namun adanya musibah ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota,” kata politisi yang akrab disapa Haji Buleks, Senin (11/5/2026).
Ia menilai kualitas kesehatan makanan dan pengawasan distribusi perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, aspek keamanan pangan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama.
“Karena Surabaya adalah Kota Layak Anak, maka makanan untuk anak-anak harus benar-benar dijaga kualitas dan kehigienisannya. Termasuk tingkat kesukaan anak terhadap menu yang disajikan,” ujarnya.
Haji Buleks menegaskan, Pemerintah Kota Surabaya perlu ikut mengawal program MBG melalui pengawasan yang lebih maksimal bersama pihak terkait.
“Nah ini perlu keterlibatan Pemerintah Kota untuk turut mengawal program Pemerintah Pusat dalam pengawasan dan evaluasi yang lebih intens agar musibah ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” jelasnya.
Ia berharap peristiwa tersebut menjadi evaluasi bersama, tidak hanya di Surabaya tetapi juga di daerah lain yang menjalankan program MBG. Menurutnya, insiden ini jangan sampai menghambat pelaksanaan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang di kota lain. Mungkin secara standar menu sudah sesuai ketentuan BGN, tetapi evaluasi tetap harus dilakukan agar program nasional ini berjalan sukses,” terangnya.
Buleks juga menyoroti pentingnya koordinasi pengawasan dalam proses pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah. Ia menekankan perlunya penerapan SOP yang lebih ketat demi menjamin keamanan makanan bagi para pelajar.
“Mungkin secara SOP sudah sesuai standar BGN, namun pengawasan harus lebih intens dan maksimal. Karena siswa-siswi ini generasi penerus bangsa yang wajib kita jaga bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, H. Abdul Malik, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait penyebab dugaan keracunan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya mendampingi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan inspeksi mendadak ke lokasi SPPG Tembok Dukuh.
“Iya, ini masih menunggu hasil laboratorium. Semoga para siswa tidak kenapa-kenapa. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga sudah turun langsung,” kata Abdul Malik.
Ia memastikan dapur dan lokasi pengolahan makanan di SPPG dalam kondisi higienis serta memenuhi standar kebersihan. Meski demikian, ia meminta masyarakat tetap tenang sambil menunggu hasil resmi pemeriksaan.
“Tunggu saja hasil laboratorium. Tadi Pak Wawali juga sudah memastikan masyarakat tidak perlu was-was,” pungkasnya.
