NEWSSTAND.ID – Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai proyek tersebut bukan prioritas dan dapat dijalankan tanpa dukungan dana negara.
Purbaya menyebut usulan pendirian family office sudah lama beredar, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat. “Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya tidak akan alihkan anggaran ke sana,” ujarnya dikutip Selasa (14/10). Ia menegaskan APBN harus fokus pada program-program yang memberi dampak nyata, bukan untuk proyek yang sifatnya eksperimental.
Konsep family office sendiri merupakan gagasan Luhut untuk menarik investor besar dan mengelola kekayaan ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) di Indonesia. Proyek ini sempat direncanakan akan dibangun di Bali dan menjadi pusat pengelolaan keuangan internasional. Namun, wacana tersebut menuai kritik karena dinilai belum memiliki dasar regulasi dan arah yang jelas.
Purbaya juga menyoroti bahwa penggunaan dana publik untuk proyek seperti itu berisiko menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola keuangan negara. Ia menegaskan setiap rupiah dalam APBN harus digunakan secara tepat sasaran dan transparan. “Kita harus hati-hati. Jangan sampai uang rakyat dipakai untuk hal yang belum tentu prioritas,” katanya.
Dengan penolakan dari Kementerian Keuangan, masa depan proyek family office kini berada di tangan DEN dan pihak swasta. Tanpa dukungan APBN, Luhut dan timnya harus mencari sumber pendanaan alternatif agar gagasan tersebut dapat terwujud tanpa membebani keuangan negara. (Ytb)
